Menteri Kominfo RI, Tifatul Sembiring "menantang"
Pemprov Sumbar agar menerbitkan peraturan daerah (perda) terkait tempat usaha
yang menyediakan konten pornografi. Penerbitan perda itu bertujuan membatasi
maraknya penggunaan konten pornografi itu di kalangan masyarakat, terlebih bagi
remaja dan anak sekolah.
"Sedikitnya, ada 2,7 miliar situs yang di dunia. Dan dari
jumlah situs-situs itu, banyak di antaranya yang berbau pornografi. Bila tidak
diproteksi oleh pemerintah dan pemda, maka situs-situs itu bisa merusak nilai-
nilai yang ada di masyarakat," ujar Tifatul saat pembukaan Pekan Informasi
Nasional (PIN) ke-6 di Pelataran Parkir GOR H Agus Salim Padang, kemarin
(24/5).
Untuk saat ini, baru Pemprov Kalteng yang telah membuat perda
yang memberi sanksi tegas terhadap usaha warnet yang menyediakan konten pornografi.
"Untuk itu saya tantang Pemprov Sumbar juga melakukan hal
yang sama. Sebab Sumbar terkenal dengan adat basandi syarak dan syarak basandi
kitabullah (ABS- SBK). Sehingga, suatu hal yang tidak mustahil hal itu
dilakukan di sini," kata Tifatul lagi.
Saat ini, sebutnya, Kementerian Kominfo telah memprotek situs
judi online, penghinaan terhadap suku, terorisme, pornografi, ancaman
disintegrasi. Di negara Asean hanya Indonesia yang melakukan proteksi tersebut.
Kendati begitu, untuk mengamankan masyarakat, tidak ada persoalan. Meskipun
begitu, untuk mengantisipasi pembukaan situs tersebut berada dalam dada manusia
yakni dari hati.
"Filternya ada di dalam hati. Pemerintah telah berupaya
untuk memproteksinya, namun terkadang, ada juga yang masih memanfaatkan celah,"
tuturnya.
Saat ini, bisnis IT sangat mengiurkan. Keuntungan bisnis IT ini
sebanyak Rp.500 triliun. Sumbar termasuk salah satu provinsi yang menggunakan
IT modern. Salah satu provider mengaku meraup keuntungan Rp.130 triliun per
tahun. Di Indonesia ada 14 operator dan 400 internet provider. Ditambah ratusan
stasiun televisi dan ribuan stasiun radio.
Diterangkannya, saat ini Teknologi Informatika (TIK) ibarat
pedang bermata dua. Satu sisi memberikan peluang bagi masyarakat untuk
meningkatkan taraf hidup. Tapi di sisi lain juga berdampak negatif terhadap
persatuan dan kesatuan bangsa. Ada banyak contoh yang dapat dikemukan, bahwa di
beberapa negara, TIK telah digunakan secara salah oleh orang-orang yang tidak
bertanggungjawab untuk mengoyak solidaritas persatuan suatu bangsa.
Untuk itu, perlu mewujudkan Indonesia informatif tidak
mengorbankan nilai-nilai kebangsaan sebagai warga NKRI. "Kita harus
meletakan persatuan dan kesatuan sebagai pondasi mewujudkan kemajuan bidang
komimfo ke depan. Dengan demikian , masyarakat Indonesia informatif yang
terbentuk, bukan masyarakat yang individualis dan mementingkan diri sendiri,
namun masyarakat yang tetap peduli pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang
mengedepankan kohesivitas sosial dan kebersamaan," tuturnya
Terkait penyelenggaraan Pekan Informasi Nasional (PIN) yang
diadakan di Padang, Tifatul berharap persatuan dan kesatuan bangsa akan semakin
kokoh. Lewat tema yang diusung PIN tersebut membangunan kesadaran untuk
memantapkan kembali persatuan dan kesatuan bangsa. Dimana itu adalah ruh dari
kebangkitan suatu bangsa di masalalu, masa kini dan masa depan. Sejarah telah
membuktikan bahwa pada era perjuangan kemerdekaan, persatuan dan kesatuan telah
menjadi senjata paling ampuh untuk melawan penjajah. Di era kemerdekaan,
persatuan dan kesatuan juga telah terbukti menjadi pondasi kokoh untuk pijakan
melaksanakan pembangunan nasional.
"Di era reformasi dan demokratisasi sekarang ini, persatuan
dan kesatuan bangsa tetap menjadi kata kunci yang sangat penting untuk membangun
negara-bangsa ini menuju Indonesia informatif yang lebih maju dan
sejahtera," ujarnya.
Sesuai dengan pidato Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, saat
ini Indonesia sudah berada pada peringkat 10 besar ekonomi dunia. Ini
berdasarkan hasil riset bank dunia .Indikator yang digunakan adalah Gross
domestic product (GDP ) dan daya beli masyarakat. Dengan pencapaian yang telah
diraih Indonesia saat ini, pantas Indonesia berbanga. Ini tak akan terwujud
tanpa adanya rasa persatuan dan kesatuan tadi. Bangsa Indonesia harus kreatif,
inovatif, cerdas dan punya keunggulan. Bangsa Indonesia harus konektif dari
sabang sampai maroke. Dari Pulau Nias hingga Pulau Rote. Jika dijelajahi dengan
pesawat dari ujung ke ujung membutuhkan waktu 9 jam perjalanan. Artinya untuk
mengelilingi Indonesia butuh waktu antara Jakarta- Jeddah. "Indonesia
harus tersambung secara hati. Jangan sampai ada yang merasakan bukan penduduk
Indonesia walau termasuk masyarakat Indonesia. IT telah menyatukan penduduk
Indonesia. Ambil positif IT dan buang yang buruknya," ucapnya.
Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengatakan, tidak dipungkiri
lagi bahwa teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi hal yang sangat
penting dalam kehidupan. Hampir di semua aspek kehidupan TIK telah digunakan.
Disadari atau tidak, penggunaan TIK selalu dilibatkan. "Hanya dengan
mengakses jaringan internet, kita bisa mendapatkan informasi berintegrasi
dengan orang lain. Melakukan transaksi jual beli, promosi barang dan lain
sebagainya," ucapnya.
Dengan menggunakan telepon genggam yang terkoneksi dengan
jaringan internet , semua hal tersebut dapat dilakukan dengan sedikit sentuhan
tangan saja. Kemudahan mendapatkan informasi secara instan tersebut, telah
membuat paradigma baru dalam masyarakat. Masyarakat saat ini menjadi lebih
aktif dan turut serta dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan ,
seiring dengan terbukanya informasi kepada publik sesuai dalam UU No 14 Tahun
2008 tentang keterbukaan informasi publik.
"Masyarakat menjadi lebih peka dan pro aktif dalam
mencermati jalannya penyelenggaraan pemerintahan, maupun kebijakan-kebijakan
yang dilaksanakan pemerintah," ucapnya.
Dengan memanfaatkan tekhnologi komunikasi informasi dan
e-Government, pelayanan menjadi lebih baik kepada masyarakat. Manfaat lainnya,
terjadi peningkatan hubungan antara government to citizen (G to G) atau
pemerintah ke masyarakat, peningkatan hubungan antara government to business (G
to B), pemerintah ke pelaku bisnis, memudahkan promosi budaya dan pariwisata,
mengenalkan produk lokal dan komoditas unggulan, pemberdayaan masyarakat
melalui informasi yang mudah diperoleh dan pelaksanaan pemerintahan yang lebih
efisien. "Laju pertumbuhan ini akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan
mendorong peningkatan penghasilan masyarakat, sekaligus mensejahterakan
masyarakat," ucapnya. (ayu/padang ekspress)
